KANAL PUBLIK – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Polda Banten menyiapkan strategi pengamanan berlapis melalui simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota).
Skema ini dirancang untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama aksi buruh berlangsung.
Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan dalam empat tahapan yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.
Pendekatan ini memastikan setiap personel bertindak profesional, proporsional, dan sesuai kondisi di lapangan.
“Ini bentuk kesiapan personel, sarana prasarana, dan SOP dalam pengamanan unjuk rasa. Kami mengedepankan pendekatan humanis, namun tetap tegas sesuai prosedur,” ujar Hengki, Senin (20/4/2026).
Ia merinci, tahap pertama adalah situasi hijau, di mana pengamanan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan tim negosiator dari Polwan serta Dalmas awal.
Pada fase ini, komunikasi menjadi kunci untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Jika eskalasi meningkat, pengamanan berlanjut ke tahap kuning dengan pengerahan Dalmas lanjutan untuk mengendalikan massa.
Sementara itu, apabila situasi berkembang menjadi anarkis, seperti adanya aksi perusakan atau pembakaran, maka masuk ke tahap merah.
“Pada tahap merah, penanganan dilakukan oleh tim khusus dari Brimob untuk mengendalikan tindakan anarkis,” jelasnya.
Tahapan terakhir merupakan penggunaan kekuatan senjata api, namun langkah ini menjadi opsi paling akhir dan hanya dilakukan jika situasi sudah mengancam keselamatan petugas maupun masyarakat.
Meski telah menyiapkan skenario terburuk, Polda Banten menyebut peringatan May Day tahun ini berpotensi berlangsung kondusif.
Hal itu berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah serikat buruh di wilayah Banten.
“Kegiatan May Day diarahkan pada hal-hal positif, seperti bakti sosial bersama pemerintah dan kepolisian,” katanya.
Polda Banten juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Warga diminta memanfaatkan layanan call center 110 untuk memastikan validitas informasi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah.
