KANAL PUBLIK – Kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kembali menuai sorotan dari DPR RI.
Kebijakan yang dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi dinilai membebani masyarakat dan menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik langkah pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April 2026.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil tanpa pemberitahuan yang memadai kepada publik.
“Ini bukan pertama kalinya harga BBM naik tanpa persiapan. Kenaikannya pun cukup signifikan dan jelas memberatkan masyarakat,” ujar Mufti dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Berdasarkan data dari laman MyPertamina, lonjakan harga terjadi pada sejumlah jenis BBM. Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.
Sementara Dexlite melonjak dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Adapun harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan.
Meski yang mengalami kenaikan adalah BBM nonsubsidi, Mufti menilai dampaknya tetap dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ia menyoroti kondisi di lapangan, di mana tidak semua warga mudah mengakses BBM subsidi.
“Banyak masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi, harus antre panjang, bahkan sering kehabisan. Dalam situasi itu, mereka terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya justru melambung tinggi,” jelasnya.
Mufti juga menilai kebijakan ini sebagai kemunduran, mengingat sebelumnya pemerintah sempat menenangkan publik dengan memastikan harga BBM tidak akan naik di tengah gejolak global.
“Rakyat sempat diminta tenang dan percaya. Tapi tiba-tiba harga melonjak tanpa komunikasi yang jelas. Ini mencerminkan kurangnya empati,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar soal subsidi atau nonsubsidi, melainkan menyangkut keadilan bagi masyarakat.
Ketika distribusi BBM subsidi tidak merata, sementara harga alternatifnya naik drastis, maka beban ekonomi secara langsung berpindah ke masyarakat.
Mufti pun mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera memperbaiki distribusi BBM subsidi, agar masyarakat yang berhak bisa mendapatkannya tanpa hambatan.
“Pastikan stok BBM subsidi tersedia dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak dipaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga tinggi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah responsif terhadap dinamika global. Jika harga minyak dunia mulai stabil atau menurun, maka penyesuaian harga BBM di dalam negeri harus segera dilakukan.
“Jangan menunggu tekanan dari masyarakat. Pemerintah harus peka dan cepat bertindak demi meringankan beban rakyat,” pungkasnya.
