SERANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa dan penopang ketahanan pangan masyarakat.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Serang, Achmad Afandi mengatakan, seluruh desa di Kabupaten Serang saat ini sudah memiliki BUMDes.
“BUMDes itu semuanya sudah ada. Dari 326 desa semuanya sudah ada BUMDes,” kata Achmad Afandi saat ditemui, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, keberadaan BUMDes juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks desa. Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan jumlah BUMDes yang aktif secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pengecekan langsung ke seluruh desa.
“Kalau untuk data aktifnya kita belum tahu, karena memang kita juga ada keterbatasan anggaran untuk menjangkau langsung ke lokasi dan BUMDes kita kan 326,” ujarnya.
Meski belum memiliki data pasti, DPMD Kabupaten Serang telah melakukan survei ke sejumlah BUMDes dan menemukan beberapa unit usaha desa yang berkembang pesat, terutama di sektor ketahanan pangan.
Achmad mencontohkan, BUMDes di Kecamatan Padarincang telah mengembangkan usaha hidroponik dan menjadi pemasok untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, BUMDes di Kecamatan Kibin mengembangkan usaha ayam petelur dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 120 kilogram telur per hari.
“Sebagian kita sudah survei ke BUMDes, ada yang sudah maju terutama di bidang tanaman pangan. Di Padarincang ada kaitan soal hidroponiknya, dia juga mensuplai ke MBG. Di Kibin juga BUMDes ayam petelurnya sudah memproduksi sekitar 120 kilo per hari,” jelasnya.
Ia memperkirakan sekitar 50 persen BUMDes di Kabupaten Serang yang bergerak di bidang ketahanan pangan kini mulai berkembang dan memiliki produk unggulan yang dipasarkan ke masyarakat.
“Kurang lebih yang saya tahu itu 50 persen di bidang ketahanan pangan sudah pada maju semua,” ucapnya.
Meski sebagian hasil produksi telah disalurkan ke program MBG, distribusi produk BUMDes saat ini masih didominasi untuk pasar lokal. Hal itu karena tidak semua BUMDes mampu memenuhi standar kuantitas dan kualitas yang ditetapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“SPPG itu punya standar yang sudah ditentukan oleh BGN. Jadi kadang BUMDes belum bisa memenuhi kuantitas yang diperlukan,” katanya.
Saat ini, kata Achmad, Kementerian Desa juga tengah melaksanakan program pemeringkatan BUMDes di seluruh daerah. Hasil pemeringkatan tersebut diperkirakan keluar dalam waktu dekat dan akan menjadi acuan untuk mengetahui kategori BUMDes berkembang maupun maju di Kabupaten Serang.
“Sekarang teman-teman BUMDes lagi mengisi kaitan soal pemeringkatan BUMDes. Mungkin sekitar bulan depan baru keluar hasilnya,” ujarnya.
Dalam mendukung pengembangan BUMDes, DPMD Kabupaten Serang tahun ini fokus memberikan pelatihan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan usaha desa. Pelatihan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kita kerja sama dengan BPKP memberikan pelatihan kaitan soal administrasi pertanggungjawabannya. Kemarin sudah 30 BUMDes yang ikut, bulan depan akan ditambah 43 BUMDes lagi,” katanya.
Selain itu, keberadaan BUMDes juga dinilai mulai berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), terutama sejak adanya kebijakan penggunaan minimal 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan pada tahun 2025.
“Cukup membantu untuk meningkatkan pendapatan PADes,” ucap Achmad.
Untuk tahun 2026, DPMD Kabupaten Serang menargetkan peningkatan status desa mandiri melalui penguatan indeks desa dan pengembangan BUMDes.
Saat ini, jumlah desa mandiri di Kabupaten Serang tercatat sebanyak 23 desa dan ditargetkan bertambah menjadi 39 desa pada tahun depan.
“Mudah-mudahan dari kegiatan itu indeks desa yang tadinya 23 desa mandiri bisa nambah sekitar 16 jadi 39,” pungkasnya. (ADV)
